Kehidupan
Budaya Papua
Papua
adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau Papua atau
bagian paling timur West New Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya
merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea.
1. Budaya Tari-Tarian
Masyarakat
pantai memiliki berbagai macam budaya tari-tarian yang biasa mereka sebut
dengan Yosim Pancar (YOSPAN), yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk
gerak seperti: (tari Gale-gale, tari Balada, tari Cendrawasih, tari Pacul Tiga,
tari Seka, Tari Sajojo.
2. Budaya Perkawinan
Perkawinan
merupakan kebutuhan yang paling mendesak bagi semua orang. dengan demikian
masyarakat Papua baik yang di daerah pantai maupun daerah pegunungan menetapkan
peraturan itu dalam peraturan adat yang intinya agar masyarakat tidak melanggar
dan tidak terjadi berbagai keributan yang tidak diinginkan. dalam pertukaran
perkawinan yang di tetapkan orangtua dari pihak laki-laki berhak membayar mas
kawin seebagai tanda pembelian terhadap perempuan atau wanita tersebut.
“Kehidupan dan Kebudayaan Suku Asmat ’’
Di Indonesia bagian Timur, tepatnya di Papua, ada sebuah suku yang hasil ukirannya sangat unik dan terkenal di bagian Indonesia lainnya, termasuk bagian bumi di luar Indonesia.Suku yang dimaksud ialah Suku Asmat.
- Kehidupan
Sosial dan Ekonomi Suku Asmat
Satu kampung diisi sekitar 35 jiwa sampai 2000 jiwa. Mereka tinggal di Rumah Bujang dan rumah keluarga. Rumah Bujang biasa dipakai untuk kegiatan upacara adat atau upacara keagamaan. Adapun, rumah keluarga dihuni oleh beberapa keluarga dan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. - Kebudayaan Suku AsmatUkiran patung Suku Asmat berkaitan dengan kepercayaan mereka. Ukiran merupakan penghubung mereka yang saat ini masih hidup dengan leluhur. Mereka mempresentasikan roh-roh para leluhur ke dalam ukiran-ukiran di tiang kayu, tameng, atau perahu. Patung yang terkenal dan dianggap paling sakral adalah patung bis (bioskokombi).
Mari
kita bangun Papua menjadi lebih baik…!!!
JAKARTA,
SUARAPAPUA.com --- Ribuan mahasiswa Papua, yang menamakan diri Forum Pembela
Keadilan untuk Tanah Papua, Rabu (4/2/2015) siang, melakukan aksi demonstrasi
damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),
menuntut PT. Freeport Indonesia ditutup.
Juru Bicara aksi, Wenaz Kobogau, kepada suarapapua.com, mengatakan, aksi yang digelar mahasiswa Papua dari berbagai kota studi di Jawa dan Bali bertujuan untuk menuntut pemerintah Indonesia menutup PT. Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan asing di tanah Papua.
“Kami intinya menuntut Freeport dan sejumlah perusahaan asing yang ada di tanah Papua ditutup, karena tidak memberikan manfaat untuk orang Papua selama ini,” ujar Wenaz. (Baca: Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tetap Bangun Smelter di Gresik).
Menurut Wenaz, selama ini kehadiran Freeport dan sejumlah perusahaan asing hanya menimbulkan konflik di tengah masyarakat, termasuk harus terus berhadapan dengan kekuataan aparat keamanan yang paling sering melakukan pelanggaran HAM.
“Karena itu kami minta Freeport ditutup, aparat TNI dan Polri juga harus ditarik dari Papua, pemerintah bisa selenggarakan Referendum untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat,” kata Wenaz. (Baca: Gubernur Papua: Freeport Silakan Angkat Kaki dari Papua!).
Lanjut mahasiswa dari Kota Studi Bandung ini, massa mendatangi kantor DPR RI untuk menuntut Komisi VII DPR RI yang membidangi pertambangan untuk membatalkan ijin Freeport Indonesia di tanah Papua.
“Kami tidak minta pembangunan Smelter, tapi kami minta berikan hak menentukan nasib sendiri untuk rakyat Papua, dan memang Freeport harus ditutup,” tegas Wenaz.
Juru Bicara aksi, Wenaz Kobogau, kepada suarapapua.com, mengatakan, aksi yang digelar mahasiswa Papua dari berbagai kota studi di Jawa dan Bali bertujuan untuk menuntut pemerintah Indonesia menutup PT. Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan asing di tanah Papua.
“Kami intinya menuntut Freeport dan sejumlah perusahaan asing yang ada di tanah Papua ditutup, karena tidak memberikan manfaat untuk orang Papua selama ini,” ujar Wenaz. (Baca: Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tetap Bangun Smelter di Gresik).
Menurut Wenaz, selama ini kehadiran Freeport dan sejumlah perusahaan asing hanya menimbulkan konflik di tengah masyarakat, termasuk harus terus berhadapan dengan kekuataan aparat keamanan yang paling sering melakukan pelanggaran HAM.
“Karena itu kami minta Freeport ditutup, aparat TNI dan Polri juga harus ditarik dari Papua, pemerintah bisa selenggarakan Referendum untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat,” kata Wenaz. (Baca: Gubernur Papua: Freeport Silakan Angkat Kaki dari Papua!).
Lanjut mahasiswa dari Kota Studi Bandung ini, massa mendatangi kantor DPR RI untuk menuntut Komisi VII DPR RI yang membidangi pertambangan untuk membatalkan ijin Freeport Indonesia di tanah Papua.
“Kami tidak minta pembangunan Smelter, tapi kami minta berikan hak menentukan nasib sendiri untuk rakyat Papua, dan memang Freeport harus ditutup,” tegas Wenaz.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar